Karangasem – Informasi mengenai Program Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Bali 2026 terus diperluas hingga ke tingkat kelurahan. PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Samsat Karangasem menyambangi Kantor Lurah Padangkerta untuk menyampaikan informasi program tersebut secara langsung kepada masyarakat melalui lingkungan pemerintahan setempat.
Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Samsat Karangasem, M. Zamroni Rosyadi, S.Stat., M.M., sebagai bagian dari upaya mendekatkan informasi mengenai kebijakan PKB kepada masyarakat.
Kantor kelurahan menjadi salah satu ruang yang strategis untuk menyampaikan informasi publik karena memiliki kedekatan dengan aktivitas dan kebutuhan administrasi masyarakat. Melalui sosialisasi ini, informasi mengenai Program Relaksasi PKB Provinsi Bali 2026 diharapkan dapat diteruskan kepada masyarakat di wilayah Padangkerta sehingga mereka mengetahui adanya program yang sedang berlangsung dan dapat memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penyampaian informasi secara langsung juga menjadi bagian dari komitmen PT Jasa Raharja (Persero) dalam mendukung pelayanan publik yang informatif dan mudah dijangkau. Tidak hanya hadir pada titik pelayanan Samsat, informasi terkait administrasi kendaraan juga disampaikan melalui berbagai ruang yang dekat dengan masyarakat.
Di tempat terpisah, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Wilayah Bali, Abdillah, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa perluasan kanal informasi menjadi bagian penting agar masyarakat memperoleh informasi program secara lebih mudah.
“Informasi mengenai program pemerintah akan lebih bermanfaat ketika dapat diterima masyarakat secara langsung dan mudah dipahami. Karena itu, kami terus mendorong jajaran untuk memanfaatkan berbagai ruang pelayanan dan pemerintahan di daerah sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat,” ujar Abdillah.
Melalui kegiatan tersebut, PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Samsat Karangasem terus mengambil bagian dalam penyampaian informasi publik, sekaligus mendorong masyarakat untuk semakin peduli terhadap tertib administrasi kendaraan bermotor.
