Kalimantan Tengah – Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Tim Pembina Samsat Palangka Raya melaksanakan kegiatan koordinasi penagihan dan pencocokan data kendaraan dinas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (11/5). Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah sinergis antarinstansi untuk memastikan kendaraan dinas pemerintah daerah tertib administrasi sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam pelaksanaannya, Tim Pembina Samsat melakukan pencocokan data kendaraan dinas sekaligus memberikan edukasi terkait kewajiban pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara tepat waktu. Selain itu, masyarakat dan aparatur pemerintah juga diberikan sosialisasi mengenai layanan Samsat Digital Nasional (SIGNAL), aplikasi Huma Betang, dan e-Pahari yang memudahkan proses pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB, serta pembayaran SWDKLLJ secara digital tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan serta mendorong transformasi layanan berbasis digital di Kalimantan Tengah.
Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Kalimantan Tengah, Alfin Syahrin, menyampaikan bahwa kendaraan dinas sebagai aset pemerintah perlu menjadi contoh dalam kepatuhan administrasi kendaraan bermotor. Menurutnya, sinergi antara Tim Pembina Samsat dan OPD sangat penting untuk memastikan seluruh kendaraan dinas terdata dengan baik dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. “Melalui kegiatan koordinasi dan pencocokan data ini, kami berharap tercipta kesadaran bersama bahwa kepatuhan pembayaran PKB dan SWDKLLJ tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga mendukung perlindungan dasar bagi masyarakat korban kecelakaan lalu lintas. Kami juga terus mendorong pemanfaatan layanan digital seperti SIGNAL, Huma Betang, dan e-Pahari agar pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien,” ujar Alfin Syahrin.
Jasa Raharja bersama Tim Pembina Samsat berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor. Melalui edukasi dan optimalisasi layanan digital, diharapkan kualitas pelayanan publik semakin meningkat serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola administrasi kendaraan yang tertib, modern, dan berbasis teknologi di Provinsi Kalimantan Tengah.
