Lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025 banyak terjadi di sektor industri padat karya. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal. Menurutnya, industri pakaian, garmen, dan tekstil menjadi yang paling rentan terdampak.
Faisal menjelaskan, tekanan terhadap sektor padat karya datang setidaknya dari dua sisi utama. Pertama, persaingan pasar yang semakin ketat, khususnya di pasar domestik. Kondisi ini dipicu oleh membanjirnya produk impor, terutama dari Tiongkok.
“Dari sisi konsumsi masyarakat untuk produk pakaian, tekstil, dan garmen sebenarnya masih relatif baik dan stabil di 2025. Namun dari sisi suplai, impor meningkat sangat signifikan dibandingkan 2024,” ujar Faisal saat dihubungi, Kamis (22/1).
Ia menuturkan, peningkatan impor tersebut membuat persaingan di pasar dalam negeri semakin berat. Padahal, meski sebagian industri garmen dan pakaian berorientasi ekspor, mayoritas masih mengandalkan pasar domestik.
“Ketika pasar domestik dipenuhi produk luar negeri, persaingan otomatis makin ketat. Apalagi produk Tiongkok jauh lebih kompetitif dari sisi harga,” jelasnya.
Faktor kedua yang memperberat kondisi industri adalah pelemahan daya beli masyarakat. Pada 2025, daya beli konsumen masih menurun sehingga mereka cenderung memilih produk dengan harga lebih murah.
“Akibatnya, konsumsi memang tetap berjalan, tetapi pilihan konsumen banyak jatuh pada produk impor yang lebih murah. Bukan hanya impor legal, impor ilegal juga meningkat, termasuk barang bekas atau thrifting,” papar Faisal.
Kondisi ini, lanjutnya, sesuai dengan karakter konsumen menengah ke bawah yang terdampak penurunan daya beli. Namun, dampaknya sangat berat bagi industri domestik yang daya saingnya masih rendah.
“Industri dalam negeri kalah bersaing karena berbagai faktor, mulai dari kebijakan, manajemen, hingga kurangnya dukungan untuk peningkatan daya saing. Akhirnya, banyak perusahaan terpaksa tutup atau mengurangi jumlah karyawan,” ungkap Faisal.
Selain tekanan pasar, biaya produksi yang terus meningkat juga memicu lonjakan PHK. Kenaikan biaya energi, bahan baku, hingga upah tenaga kerja menjadi beban tambahan bagi pelaku industri padat karya.
“Faktor-faktor inilah yang membuat angka PHK pada 2025 menjadi lebih tinggi,” pungkasnya.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam turut mengamini bahwa lonjakan PHK paling besar kemungkinan berasal dari sektor padat karya.
“Padat karya cenderung mengurangi tenaga kerja dan melakukan efisiensi, termasuk melalui otomatisasi,” kata Bob.
Ia menambahkan, persoalan pengupahan juga menjadi isu krusial. Menurutnya, sektor padat karya sangat sensitif terhadap kenaikan upah minimum.
“Kenaikan upah minimum 7–8 persen per tahun tentu memberatkan. Ditambah lagi adanya kenaikan tarif Trump yang menimbulkan sharing burden, sehingga industri ikut menanggung sebagian,” ujarnya.
Bob mendorong agar kebijakan pengupahan lebih mempertimbangkan inflasi dan produktivitas. Ia menilai penambahan komponen lain justru akan memperberat dunia usaha.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 88.519 orang terkena PHK sepanjang 2025. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 10 ribu orang dibandingkan 2024 yang mencapai 77.965 orang.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri, menyebut salah satu penyebab tingginya PHK adalah meningkatnya tensi geopolitik global pada awal 2025.
“Tekanan dari ekspor-impor pasti ada. Dinamika geopolitik dunia hingga semester I 2025 cukup tinggi dan berpengaruh terhadap kinerja ekspor serta industri dalam negeri,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).
Indah menjelaskan, puluhan ribu korban PHK tersebut tercatat sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga mengakui bahwa industri manufaktur masih menjadi sektor yang paling terdampak.
Menurutnya, persoalan PHK harus menjadi perhatian bersama dan tidak bisa ditangani oleh Kemenaker saja.
“Mengatasi PHK membutuhkan koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak karena faktor penyebabnya sangat beragam,” katanya.
Lebih lanjut, Kemenaker terus mengakselerasi berbagai program untuk menekan angka PHK dan pengangguran, khususnya bagi tenaga kerja usia produktif.
Sumber AntaraNews.com
