Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan itu diambil menyusul polemik penilaian yang ramai menjadi sorotan publik di media sosial.
Dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (12/5), Setjen MPR RI menyebut keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas kontroversi penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi final lomba yang berlangsung di Pontianak pada Sabtu (9/5).
Setjen MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak terkait dan mengakui adanya kelalaian dari dewan juri saat proses penilaian berlangsung.
“MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda seperti LCC Empat Pilar harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif,” demikian isi pernyataan tersebut.
Sebagai langkah perbaikan, MPR RI memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan teknis lomba. Evaluasi itu mencakup mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola penyampaian keberatan selama perlombaan berlangsung.
MPR berharap pembenahan tersebut dapat membuat pelaksanaan LCC ke depan lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas.
Selain itu, MPR RI turut memberikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, dan masyarakat yang terus mendukung pendidikan kebangsaan melalui kegiatan LCC Empat Pilar.
“MPR RI menjadikan berbagai masukan publik sebagai bahan evaluasi penting guna menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang edukatif, inklusif, dan berintegritas,” lanjut pernyataan itu.
Sebelumnya, babak final LCC Empat Pilar tingkat Provinsi Kalbar diikuti tiga sekolah, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Polemik muncul setelah beredarnya video perlombaan di media sosial yang memperlihatkan dugaan ketidakkonsistenan penilaian dewan juri pada sesi pertanyaan rebutan.
Dalam tayangan di kanal YouTube MPRGOID, pertanyaan yang dipermasalahkan berkaitan dengan lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Regu C dari SMAN 1 Pontianak memberikan jawaban yang menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD), namun justru mendapat pengurangan poin. Ketika pertanyaan dilempar ke regu lain dan jawaban serupa disampaikan, dewan juri menyatakan jawaban tersebut benar dan memberikan nilai penuh.
Keputusan itu kemudian diprotes regu C karena merasa jawaban yang disampaikan sama. Namun, dewan juri beralasan artikulasi jawaban peserta sebelumnya dianggap tidak terdengar jelas, sehingga penilaian tetap dipertahankan.
Sumber Merdeka.com
