Sleman – PT Jasa Raharja terus memperkuat upaya peningkatan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor melalui Samsat Initiative for Growth Achievement Program (SIGAP). Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, petugas Jasa Raharja bersama mitra Samsat melaksanakan kunjungan ke PT Bringin Karya Sejahtera (BKS) pada Selasa (30/6/2026) di Perum Gebang Permai, Candi Gebang B Nomor 60 Blok C5, Jetis, Wedomartani, Kabupaten Sleman.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Action Plan SIGAP yang bertujuan melakukan pembaruan data kendaraan perusahaan, baik kendaraan yang masih dimiliki maupun yang telah dialihkan atau dijual. Seluruh data hasil verifikasi akan diperbarui ke dalam aplikasi CERI Jasa Raharja sebagai upaya mendukung tersedianya database kendaraan yang akurat dan mutakhir. Melalui pembaruan data tersebut, diharapkan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dapat terus meningkat, sekaligus mendukung optimalisasi collection rate di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan dihadiri oleh Ganesh Diar selaku staf PT Bringin Karya Sejahtera dan Irini Anggereini selaku Staf Administrasi Tingkat I Samsat Sleman. Koordinasi dilakukan melalui proses pencocokan data kendaraan guna memastikan kesesuaian antara kondisi kendaraan di lapangan dengan data administrasi yang tercatat pada sistem.
Berdasarkan hasil kunjungan, petugas berhasil memperoleh data 20 nomor polisi (nopol) kendaraan milik perusahaan yang selanjutnya akan menjadi bahan verifikasi dan pembaruan dalam sistem administrasi kendaraan. Data tersebut akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan Customer Relationship Management (CRM), program SIGAP, serta kegiatan pendataan dan pembinaan kepada wajib pajak badan usaha.
Melalui kegiatan SIGAP ini, PT Jasa Raharja menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan badan usaha dalam mewujudkan tertib administrasi kendaraan bermotor. Pendekatan yang mengedepankan koordinasi, edukasi, dan validasi data diharapkan mampu meningkatkan kesadaran perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara tepat waktu. Dengan demikian, kualitas data kendaraan semakin baik, penerimaan daerah dapat terus dioptimalkan, serta perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan melalui peran Jasa Raharja dapat berjalan secara berkelanjutan.
