Buleleng — Bupati dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG secara resmi menyerahkan mobil operasional Samsat Keliling kepada Samsat Buleleng pada kegiatan Car Free Day (CFD) Kota Singaraja, Minggu (24/05/2026).
Penyerahan kendaraan operasional tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.
Mobil Samsat Keliling ini dihadirkan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang akan melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Dengan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, diharapkan masyarakat semakin terbantu dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.
Dalam sambutannya, Bupati Buleleng menyampaikan bahwa inovasi pelayanan publik harus terus dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh kemudahan akses layanan pemerintah. Kehadiran mobil Samsat Keliling diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas melalui kegiatan-kegiatan yang dekat dengan masyarakat, seperti CFD Kota Singaraja.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bagian Administrasi Jasa Raharja Wilayah Bali, Wahyu Noor Wibowo, SE, beserta jajaran, serta Kepala Bidang Inovasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Putu Mega Indrawan, S.STP., M.AP.
Kehadiran unsur pemerintah daerah, kepolisian, Bapenda, dan Jasa Raharja menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung optimalisasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ di Kabupaten Buleleng. Kepala Kantor Wilayah Bali, Abdillah, S.Sos., M.Si., dalam pernyataan terpisah menegaskan bahwa Jasa Raharja sebagai bagian dari Tim Pembina Samsat senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Hal ini diwujudkan dengan adanya tambahan armada Samsat Keliling ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dan SWDKLLJ semakin meningkat demi mendukung pembangunan daerah serta memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan.
