Politik

‎Agenda Penting DPRD Tak Dihadiri OPD, Sekda Majalengka Jadi Sorotan

Suasana Rapat Paripurna DPRD Majalengka sepi OPD

‎Agenda Penting DPRD Tak Dihadiri OPD, Sekda Majalengka Jadi Sorotan

‎‎JAKARTA — Minimnya kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka menuai sorotan. Wakil Ketua DPRD Majalengka, Asep Eka Mulyana, menilai kondisi tersebut tidak lepas dari lemahnya peran koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda).‎‎

Rapat paripurna yang digelar Rabu (13/5/2026) itu membahas Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 serta penyampaian tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif.‎‎

Asep menyayangkan absennya Sekda dan minimnya kehadiran kepala OPD dalam agenda yang dinilai strategis tersebut. Ia menilai, kondisi itu mencerminkan kurangnya keseriusan birokrasi dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah.‎‎

“Ketidakhadiran Sekda dan kepala OPD seolah merepresentasikan bahwa ranperda yang diusulkan Bupati tidak didukung oleh birokrasi,” ujar Asep.‎‎

Menurutnya, Sekda memiliki peran penting dalam memastikan kehadiran jajaran OPD dalam setiap agenda resmi bersama DPRD. Jika berhalangan, Sekda dinilai tetap harus mengatur pendelegasian kepada pejabat lain.‎‎ “Kalau Sekda tidak bisa hadir, seharusnya bisa mendelegasikan kepada asisten daerah atau staf ahli,” katanya.‎‎

Asep menjelaskan, pembahasan perubahan Propemperda tersebut merupakan tindak lanjut dari surat permohonan Bupati Majalengka terkait pengajuan Raperda baru, termasuk penyertaan modal untuk Bank Majalengka.

DPRD, kata dia, telah menindaklanjuti hingga tahap paripurna.‎‎Namun, dalam pelaksanaannya, kehadiran OPD dinilai sangat minim. Ia bahkan menyoroti kondisi ruang rapat yang tampak lengang dari perwakilan perangkat daerah.‎‎ “Padahal ini penting, karena permohonannya dari Bupati dan substansinya juga strategis,” ucapnya.‎‎

Meski Bupati Majalengka telah menyampaikan ketidakhadiran dan mendelegasikan kepada Wakil Bupati, Asep menegaskan bahwa kehadiran OPD tetap menjadi hal krusial dalam mendukung jalannya pembahasan.‎‎

Ia berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi, khususnya bagi Sekda, agar ke depan koordinasi dan kehadiran OPD dalam agenda penting DPRD dapat lebih optimal.