Daerah

Samsat Kabupaten Mojokerto Gelar Sosialisasi Pembayaran PKB dan SWDKLLJ Bersama Perangkat Desa

Samsat Kabupaten Mojokerto Gelar Sosialisasi Pembayaran PKB dan SWDKLLJ Bersama Perangkat Desa

MOJOKERTO – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Samsat Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembayaran PKB dan SWDKLLJ pada Rabu (28/1) bertempat di Aula Rapat Samsat Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antarinstansi dengan melibatkan para perangkat desa dari Desa Japan, Gondang, dan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan dalam pembayaran PKB dan SWDKLLJ, manfaat yang diperoleh masyarakat, serta dampaknya terhadap peningkatan penerimaan daerah dan perlindungan dasar bagi pengguna jalan.

Pihak Jasa Raharja Samsat Kabupaten Mojokerto menyampaikan bahwa peran perangkat desa sangat strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat di tingkat desa.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap para perangkat desa dapat menjadi perpanjangan tangan dalam mengedukasi masyarakat agar lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran PKB dan SWDKLLJ,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa peningkatan kepatuhan pembayaran PKB dan SWDKLLJ tidak hanya berkontribusi pada pembangunan daerah, tetapi juga memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Kegiatan ini mendapat respons positif dari para peserta yang aktif berdiskusi dan menyambut baik upaya sosialisasi yang dilakukan.

Jasa Raharja Samsat Kabupaten Mojokerto berharap, melalui kegiatan ini, terjalin komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan dengan pemerintah desa dalam mendukung tertib administrasi dan peningkatan kesadaran pajak masyarakat. Ke depan, kegiatan sosialisasi serupa akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen peningkatan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kepatuhan hukum.