Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan satgas atau badan khusus rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar penambahan struktur kelembagaan, melainkan harus menjadi mesin pemulihan yang mampu bekerja cepat, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak bencana.
Hal itu disampaikan Azis menanggapi arahan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna kabinet pada 15 Desember 2025. Ia menegaskan, bencana tidak menunggu proses birokrasi selesai, sehingga ketahanan kelembagaan negara menjadi faktor krusial dalam penanganan pascabencana.
“Negara harus hadir, situasi dipantau, dan kita segera masuk ke fase rehabilitasi serta rekonstruksi melalui satgas atau badan khusus. Ini bukan sekadar kalimat, tetapi arah kerja yang konkret,” ujar Azis, Selasa (16/12/2025).
Azis menilai, fase rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tahapan krusial setelah masa tanggap darurat. Jika tidak segera dijalankan secara sistematis, proses pemulihan akan berjalan lambat dan korban bencana harus menunggu terlalu lama. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pola lama, yang ramai di awal namun minim penyelesaian substansi.
Menurutnya, satgas atau badan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipahami sebagai satu mesin pemulihan, bukan sekadar tambahan lembaga atau stempel administratif. Ia menekankan pentingnya satu komando, satu data, satu target, dan satu ritme kerja dari pusat hingga daerah.
“Yang sering bocor dalam penanganan pascabencana itu bukan hanya dana, tetapi waktu. Data berputar-putar, kewenangan tarik-menarik, pengadaan berlarut, laporan menumpuk tetapi tidak berdampak langsung bagi korban,” katanya.
Azis juga menyoroti pentingnya optimalisasi eksekusi di lapangan. Ia mendorong agar koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dilakukan melalui satu pintu, sehingga ada kepemimpinan yang jelas. Selain itu, ia menekankan perlunya basis data kerusakan dan kebutuhan yang terbuka, target waktu pemulihan yang terukur, serta standar kerja yang jelas.
Ia menyebut, ukuran keberhasilan pemulihan seharusnya dilihat dari dampak nyata bagi warga, bukan dari banyaknya rapat atau dokumen. Prinsip build back better juga dinilai penting agar pembangunan pascabencana dilakukan lebih tangguh dan tidak mengulang kerentanan yang sama.
Arahan Presiden Prabowo agar pemulihan dilakukan cepat
Presiden, kata Azis, telah memberikan arah agar pemulihan dilakukan secara cepat, terkendali, dan didukung kelembagaan yang kuat. Tantangannya kini terletak pada keberanian semua pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk mengubah kebiasaan kerja dan menutup celah koordinasi serta tanggung jawab.
Azis menambahkan, jika satgas atau badan rehabilitasi dan rekonstruksi dibentuk dengan benar, maka proses pemulihan tidak akan menjadi sekadar proyek, melainkan kerja negara yang konkret dan terasa langsung oleh masyarakat.
Kebutuhan mendesak di wilayah terdampak bencana
Ia juga memaparkan sejumlah kebutuhan mendesak di wilayah terdampak bencana, terutama di daerah pedalaman yang belum sepenuhnya terjangkau. Kebutuhan tersebut antara lain distribusi air bersih, bantuan logistik dan kebutuhan sehari-hari, pengaktifan sanitasi, pemulihan infrastruktur dan tata kota, bantuan tenaga kesehatan dan obat-obatan, pemulihan listrik dan telekomunikasi, pembangunan hunian sementara, serta ketersediaan bahan bakar untuk mendukung distribusi logistik.
“Kita dukung Presiden untuk melakukan kerja yang paling dibutuhkan saat ini, yakni eksekusi yang rapi dan cepat,” pungkas Azis.
