Politik

Komisi IV DPR Bentuk Panja Alih Fungsi Lahan, Larang Keras Penebangan Pohon

Komisi IV DPR Bentuk Panja Alih Fungsi Lahan, Larang Keras Penebangan Pohon

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memetuskan untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan. Hal ini diputuskan usai rapat bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang membahas bencana banjir dan longsor di beberapa daerah.

“Kami juga dari Komisi IV akan membentuk Panja (Panitia Kerja) Alih Fungsi Lahan. Jadi untuk supaya bisa membahas lebih lanjut lagi apa-apa ke depannya yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Saya rasa itu,” kata Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).

Selain itu, pihaknya meminta kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menghentikan segala pemotongan pohon secara illegal ataupun legal yang dapat merugikan masyarakat.

“Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya, untuk motong itu,” tegasnya.

“Dan yang untung pun ya mereka sendiri, rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu. Kita minta supaya Kementerian untuk menghentikan ini,” sambungnya.

Usut Pihak yang Terlibat

Tak hanya itu, Komisi IV DPR RI juga meminta untuk mencari tahu dan menghukum siapa-siapa saja yang menyebabkan pohon itu tumbang.

“Kemudian, mencari tahu, menghukum siapa-siapa saja yang menyebabkan pohon, batang-batang kayu yang sampai segitu banyak memenuhi, apa tadi aliran sungai maupun laut ya, pantai itu. Jadi kami minta supaya itu ditindak,” ujarnya.

“Dan terutama juga mengenai pembukaan lahan untuk baik itu perkebunan atau pertambangan, itu dikaji lagi AMDAL-nya. Jangan main kasih saja,” sambungnya.

Dukung Kemenhut Menindak yang Terlibat

Titiek memastikan, komisi yang dipimpinnya itu mendukung Kementerian Kehutanan untuk menindak siapa pun yang membuat kerusakan ini.

“Enggak usah takut, apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang. Mau bintang dua, tiga, atau berapa, itu kami mendukung Kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi,” ungkapnya.

“Tidak hanya di tiga daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia. Saya rasa itu,” pungkasnya.

sumber merdeka