Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan bahwa penguatan logistik perdesaan menjadi strategi utama untuk menurunkan disparitas harga antara wilayah produksi dan konsumsi, khususnya di daerah tertinggal.
Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Kemendes PDT, Teguh Hadi Sulistiono, menyampaikan hal itu dalam webinar bertajuk “Membangun Infrastruktur Logistik Perdesaan yang Tangguh dan Berkelanjutan”, Kamis (Jakarta).
“Logistik perdesaan merupakan kunci untuk menurunkan disparitas harga antara wilayah produksi dan konsumsi,” ujar Teguh.
Berdasarkan data Kemendes PDT, dari total 75.266 desa, sekitar 67,92 persen desa di Indonesia belum memiliki gudang pangan. Kondisi ini membuat rantai pasok logistik di perdesaan menjadi titik paling rentan. Minimnya infrastruktur logistik, seperti gudang pangan, juga berkontribusi pada ketimpangan harga antara daerah penghasil dan konsumen, sekaligus meningkatkan risiko kerentanan pangan.
“Kerentanan ini cenderung mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Teguh.
Untuk mengatasi masalah ini, Kemendes PDT mendorong integrasi produk unggulan desa ke dalam sistem logistik nasional. Dengan demikian, komoditas lokal dapat langsung tersambung ke pasar yang lebih luas, sekaligus mendorong perekonomian desa.
Selain itu, Kemendes PDT membuka wacana pembentukan Forum Logistik Nasional untuk Daerah Tertinggal. Forum ini diharapkan menjadi platform koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, asosiasi logistik, dan pelaku usaha, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dan berpihak pada desa.
“Ke depan, kami ingin membentuk forum yang benar-benar berpihak pada daerah tertinggal dan sangat tertinggal,” ujar Teguh.
Dengan langkah-langkah tersebut, Kemendes PDT berharap ketimpangan harga antarwilayah bisa ditekan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sumber AntaraNews.com
