Mataram – Sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam optimalisasi pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah, maka Jasa Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan kunjungan koordinasi ke Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB pada hari Senin (09/02/2026). Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi serta mempererat kerja sama yang telah terjalin.
Kunjungan koordinasi tersebut dilaksanakan di Kantor Bappenda Provinsi NTB dan dihadiri oleh jajaran manajemen Jasa Raharja NTB serta pejabat dan staf terkait dari Bappenda Provinsi NTB. Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dengan pembahasan berbagai isu yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi kendaraan bermotor.
Dalam kesempatan tersebut, Jasa Raharja NTB menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat integrasi layanan yang ada di lingkungan Samsat.
Selain itu, kedua pihak membahas strategi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal percepatan proses administrasi dan penyampaian informasi yang lebih efektif. Sinergi antara Jasa Raharja dan Bappenda dinilai penting untuk menciptakan pelayanan publik yang mudah, transparan, dan akuntabel.
Bappenda Provinsi NTB menyambut baik kunjungan koordinasi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas peran aktif Jasa Raharja dalam mendukung pendapatan daerah serta perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan Samsat di NTB.
Kunjungan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kerja sama yang telah berjalan, sekaligus membahas peluang inovasi layanan ke depan. Dengan komunikasi dan koordinasi yang intensif, diharapkan berbagai kendala teknis di lapangan dapat diminimalkan.
Melalui kunjungan koordinasi ini, Jasa Raharja NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Bappenda Provinsi NTB dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi pendapatan daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.
