Pengembalian anggaran kementerian dan lembaga (K/L) serta tantangan mengejar target penerimaan masih mewarnai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjelang tutup buku akhir tahun.
Memasuki sepekan terakhir Desember 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sejumlah K/L belum mampu menyerap anggaran yang telah dialokasikan sejak awal tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, sebagian K/L yang mengembalikan anggaran justru merupakan instansi dengan pagu belanja besar.
Tak hanya berasal dari K/L, pengembalian anggaran juga datang dari pos belanja non-K/L yang nilainya cukup signifikan. Menurut Purbaya, total pengembalian anggaran hingga jelang akhir tahun telah melampaui Rp10 triliun.
Sebelumnya, Purbaya sempat menyampaikan bahwa nilai pengembalian anggaran K/L tercatat sebesar Rp4,5 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan laporan November 2025 yang masih berada di kisaran Rp3,5 triliun.
“Ada yang besar masuk ke kami juga. KUR juga tidak seluruhnya terserap,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Ia mengaku tidak mengingat secara rinci seluruh pos pengembalian anggaran, namun menegaskan nilainya sudah melebihi Rp10 triliun. “Saya lupa ada yang besar juga. Ada Rp10 triliun, lebih,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.
Hingga 30 November 2025, realisasi belanja APBN tercatat mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari outlook laporan semester I/2025 sebesar Rp3.527,5 triliun. Dari total tersebut, belanja pemerintah pusat terealisasi Rp2.116,2 triliun atau 79,5% dari outlook Rp2.664,4 triliun.
Di dalam belanja pemerintah pusat, belanja K/L telah terserap Rp1.110,7 triliun atau 87,1% dari outlook Rp1.275,6 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut realisasi ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Belanja K/L sampai akhir November 2025 sudah mencapai Rp61 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Sementara itu, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp1.005,5 triliun atau baru 72,5% dari outlook Rp1.387,8 triliun. Adapun transfer ke daerah (TKD) telah terealisasi Rp795,6 triliun atau 92,1% dari outlook Rp864,1 triliun.
Untuk program prioritas pemerintah pusat, anggaran yang disediakan mencapai Rp927,2 triliun. Hingga 30 November 2025, realisasinya tercatat Rp752,7 triliun atau 81,2% dari pagu. Salah satu program tersebut adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyerap Rp52,9 triliun atau 74,6% dari pagu Rp71 triliun per 15 Desember 2025.
Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya menjaga defisit APBN 2025 agar tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), meskipun penerimaan pajak masih tertinggal dari target. Hingga akhir November 2025, penerimaan pajak baru terealisasi Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari outlook Rp2.076,9 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan Rp442,5 triliun.
Outlook defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB. Sampai dengan 30 November 2025, defisit telah mencapai Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB.
Meski demikian, Purbaya menyatakan optimistis defisit tetap dapat dijaga sesuai ketentuan undang-undang. Ia menyebut masih ada potensi tambahan penerimaan, antara lain dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa denda administrasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) serta rampasan kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani Kejagung.
“Kalau memang mendekati 3%, kami tekan kembali di bawah 3%. Ini jadi senjata tambahan untuk menjaga defisit,” ujarnya.
Purbaya menegaskan pemerintah masih menghitung hasil akhir penerimaan dan belanja negara hingga tutup buku. Namun, ia memastikan pengelolaan APBN 2025 tetap berada dalam koridor undang-undang. “Yang jelas kami tidak melanggar undang-undang,” tegasnya.
Sumber Bisnis.com
