Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Jakarta. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Komitmen terhadap pembangunan perbatasan ini merupakan atensi serius dari pimpinan negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Presiden menempatkan penguatan sistem pertahanan dan pembangunan dari daerah pinggiran sebagai salah satu prioritas utama. Hal ini sejalan dengan visi “membangun dari desa dan dari bawah” untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menekankan pentingnya wilayah perbatasan. Kawasan ini memiliki peran strategis vital baik dari sisi ekonomi maupun pertahanan negara. Oleh karena itu, percepatan pembangunan perbatasan menjadi krusial untuk menjaga kedaulatan dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Potensi Ekonomi dan Pertahanan di Wilayah Perbatasan
Wilayah perbatasan Indonesia menyimpan potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal. Mendagri Tito Karnavian menyoroti perlunya pemanfaatan posisi geografis strategis Indonesia, terutama di jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka. Optimalisasi kawasan ini dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Tito mencontohkan bagaimana negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia telah berhasil mengoptimalkan kawasan serupa. Malaysia, misalnya, telah membangun tujuh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sepanjang Semenanjung Malaya. Indonesia didorong untuk mengikuti jejak ini dengan membangun KEK yang terhubung langsung dengan jalur logistik internasional untuk mendukung Pembangunan Perbatasan.
Selain dimensi ekonomi, wilayah perbatasan juga memiliki dimensi keamanan yang sangat penting. Mendagri menekankan bahwa masyarakat perbatasan adalah garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Peningkatan kesejahteraan mereka akan memperkuat nasionalisme dan berfungsi sebagai “buffer zone” atau sistem pertahanan alami, mengurangi ketergantungan pada kekuatan militer semata.
Tiga Tugas Utama BNPP dan Dukungan Anggaran Nasional
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memiliki tiga tugas besar yang menjadi fokus utama dalam Pembangunan Perbatasan. Tugas-tugas tersebut meliputi penyelesaian sengketa batas wilayah, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pembangunan kawasan perbatasan secara menyeluruh. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola wilayah strategis ini.
Terkait PLBN, Mendagri menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 15 PLBN yang beroperasi dan 11 lainnya sedang dalam tahap persiapan. Meskipun jumlahnya belum memadai, pemerintah berkomitmen untuk terus menambah fasilitas ini secara bertahap. PLBN berperan penting dalam memfasilitasi pergerakan orang dan barang secara legal serta memperkuat pengawasan di perbatasan.
Mendagri meminta kepala daerah di wilayah perbatasan untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan di tingkat kecamatan. Usulan ini akan diajukan kepada BNPP dan dikaji bersama kementerian/lembaga terkait untuk ditindaklanjuti. Mengingat kapasitas fiskal daerah perbatasan yang terbatas, dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan perbatasan.
Pendekatan “bottom up” diterapkan agar pembangunan perbatasan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Contohnya, pengajuan pembangunan dermaga, cold storage, atau pembukaan jalan yang terputus di Kalimantan dapat diajukan. Koordinasi yang kuat antarpihak diharapkan mampu memastikan pembangunan berjalan sesuai target dan menciptakan keadilan bagi warga perbatasan.
Sinergi Lintas Sektor untuk Pembangunan Berkelanjutan
Mendagri Tito Karnavian mengajak seluruh pihak terkait untuk memperkuat koordinasi demi memastikan Pembangunan Perbatasan berjalan efektif. Sinergi ini diharapkan mampu mewujudkan masyarakat perbatasan yang lebih sejahtera dan tidak merasa terpinggirkan. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerataan keadilan bagi seluruh warga negara.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, yang juga Ketua Pengarah BNPP, mengamini pentingnya dukungan dari berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga harus menyiapkan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Program ini harus berpedoman pada arah kebijakan yang akan ditetapkan.
Arah kebijakan tersebut akan tertuang dalam rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang saat ini sedang disusun oleh BNPP. Rakorendal 2025 ini menjadi momentum krusial dalam menyusun kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang sejalan dengan visi pembangunan nasional 2025–2029. Kehadiran berbagai pejabat daerah dan pusat menunjukkan komitmen bersama untuk Pembangunan Perbatasan yang berkelanjutan.
Sumber: AntaraNews
